KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 27 TAHUN 2004

 

TENTANG

 

PENETAPAN DAN TATA CARA PENGALIHAN KANAL FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)

 

MENTERI PERHUBUNGAN,

 
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 13 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) perlu ditetapkan tata cara pengalihan dan penetapan kembali kanal frekuensi radio bagi penyelenggara radio siaran FM yang sudah ada saat ini ke kanal frekuensi radio sesuai Rencana Induk dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
 

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

 

 

 

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

 

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

 

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (LEmbaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

 

 

 

5.

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

 

 

 

6.

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

 

 

 

7.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;

 

 

 

8.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2004;

 

 

 

9.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

 

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN DAN TATA CARA PENGALIHAN KANAL FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

 

  1. Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Siaran FM yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah Rencana Induk Frekuensi Radio Siaran FM sebagaimana ditetapkan dalan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2003 beserta perubahannya;

  2. Pengalihan kanal frekuensi radio adalah penyesuaian kanal frekuensi radio siaran FM yang ada saat ini ke kanal frekuensi radio siaran FM sesuai Rencana Induk;

  3. Penetapan (assignment) kanal frekuensi adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi, dalam hal ini Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu;

  4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

 

PENETAPAN DAN TATA CARA

PENGALIHAN KANAL FREKUENSI RADIO

 

Pasal 2

 

 

(1).

Penyelenggara radio siaran FM yang ada saat ini harus mengalihkan kanal frekuensi radionya ke kanal frekuensi radio sesuai Rencana induk

 

 

(2).

Pengalihan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

 

 

(3).

Ketentuan lebih lanjut pengalihan kanal frekuensi radio ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

 

 

(4).

Dalam pelaksanaan pengalihan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan instansi, asosiasi dan penyelenggara radio siaran terkait.

 

Pasal 3

 

Penyelenggara Radio Siaran FM yang ada saat ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi :

 

 

a.

Radio Republik Indonesia (RRI); atau

 

 

b.

Penyelenggara radio siaran swasta yang telah memiliki izin stasiun radio sebelum diterbitkannya Keputusan ini.

 

Pasal 4

 

 

(1).

Dalam hal terjadi penambahan kanal frekuensi radio untuk RRI, dapat dilakukan apabila tersedia kanal frekuensi radio pada suatu wilayah layanan sesuai dengan rencana induk.

 

 

(2).

Penambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 5

 

Penyelenggara radio siaran yang belum mengalihkan kanalnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang melakukan kegiatan pemancaran spektrum frekuensi radio.

 

Pasal 6

 

Penyelenggara Radio Siaran FM yang sudah ada saat ini harus menyesuaikan aspek teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 7

 

Semua biaya yang terjadi akibat pelaksanaan pengalihan kanal frekuensi radio menjadi tanggung jawab penyelenggara radio siaran yang bersangkutan.

 

BAB IV

 

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN TEKNIS

 

Pasal 8

 

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

 

BAB V

 

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 9

 

Izin stasiun radio yang dimiliki penyelenggara radio siaran swasta sebelum diberlakukannya Keputusan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa laku izin stasiun radio tersebut.

 

BAB VI

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 10

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di

:

JAKARTA

Pada tanggal

:

27 Pebruari 2004

_______________________________

 

 

MENTERI PERHUBUNGAN

 

ttd

 

AGUM GUMELAR, M.Sc.

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

 

  1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

  3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

  4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

  5. Menteri Dalam Negeri;

  6. Menteri Luar Negeri;

  7. Menteri Pertahanan;

  8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

  9. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;

  10. Menteri Sekretaris Negara;

  11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;

  12. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

 

SALINAN sesuai dengan aslinya

 

Kepala Hukum dan KSLN

 

ttd

 

KALALO NUGROHO, SH

NIP. 120105102