REGULASI


KETETAPAN MPR

Tap MPR No. XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia

 

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar '45 Amandemen 2003

 

PERUNDANG - UNDANGAN

Tahun 1989 - 1995

Tahun 1996 - 2000

Tahun 2001-2004

1.      UU RI No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. (Penjelasan)

2.      UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas

3.      UU No. 4/1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

1.      UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

2.      UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen ( penjelasan )

3.      UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah

4.      UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

5.      UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi

6.      UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia ( penjelasan )

7.      UU No. 40/1999 tentang Pers

1.      UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta ( Penjelasan )

2.      UU No. 32/2002 tentang Penyiaran ( Penjelasan )

3.      UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum

4.      UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

 

PERATURAN PEMERINTAH

Tahun 1993 - 2000

Tahun 2001-2005

1.      Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (Penjelasan)

2.      Peraturan Pemerintah No. 81/1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

3.      Peraturan Pemerintah No. 38/2000 Tentang Pengamanan Rokok

4.      Peraturan Pemerintah No. 37/2000 Tentang Perjan RRI

5.      Peraturan Pemerintah No. 36/2000 Tentang Perjan TV

6.      Peraturan Pemerintah No. 52/2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

7.      Peraturan Pemerintah No. 53/2000 Tentang Penggunaan Spektrum, Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

8.      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 ( penjelasan )

 

KEPUTUSAN PRESIDEN

Tahun 1996 - 2000

1.      Keppres No. 153/1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (lihat perubahannya - Keppres No. 7/2000)

2.      Keppres No. 118/2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000

3.      Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal

4.      Keppres No. 96/2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutp Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal

 

KEPUTUSAN MENTERI

Tahun 1996 - 2000

Tahun 2001-2004

1.      KEPMENHUB No. 41 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio, Biaya Ujian Amatir Radio, Biaya Izin Amatir Radio dan Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk.

2.      Kepmenhub No. 4/2000 tentang Direktorat Penyiaran

3.      KEPMENHUB Nomor : KM. 42 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Sertifikasi Dan Permohonan Pengujian Alat / Perangkat Telekomunikasi.

4.      Kepmenhub  43 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Komunikasi 

5.      KEPMENHUB Nomor : Km.45 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio

  1. KEPMENHUB Nomor : KM 3 Tahun 2001 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
  2. KEPMENHUB Nomor : KM 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional.
  3. KEPMENHUB Nomor : KM 5 Tahun 2001 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.

4.      Kepmenhub No. KM. 15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Mater Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) (Acrobat Reader File/ PDF)

5.      Kepmenhub No. KM. 236 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komite Pertimbangan Regulasi

6.      Kepmenhub No. KM. 27 Tahun 2004 Tentang Penetapan Dan tata Cara Pengalihan Kanal Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)

 

KEPUTUSAN DIRJEN

Tahun 2004

         Keputusan DIRJEN POSTEL No. 15.A/DIRJEN/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)

         Lampiran Keputusan DIRJEN POSTEL No. 15.A/DIRJEN/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)

         Keputusan DIRJEN POSTEL No. 46 Tahun 2004 Tentang Persyaratan teknis alat dan perangkat radio siaran modulasi frekuensi (frequency modulation/FM) sistem analog

         Lampiran Keputusan DIRJEN POSTEL No. 46 Tahun 2004 Tentang Persyaratan teknis alat dan perangkat radio siaran modulasi frekuensi (frequency modulation/FM) sistem analog

         Keputusan DIRJEN POSTEL No. 99/DIRJEN/2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Postel No. 15 A/Dirjen/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)

 

LAIN - LAIN

Tahun 1996 - 2000

Tahun 2001-2005

 

KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

030/SKLN-IV/2006

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945 antara Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Presiden Republik Indonesia qq. Menteri Komunikasi dan Informatika.

031/PUU-IV/2006

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

 

 

FORMULIR PENYESUAIAN IZIN RADIO SWASTA

 

SURAT-EDARAN
NOMOR : 02/SE/M.KOMINFO/3/2006

 

Laporan Keberadaan LPS Jasa Penyiaran Radio

yang telah mempunyai Izin Stasiun Radio dari Ditjen Postel

Lampiran 6

Laporan Keberadaan LPS Jasa Penyiaran Radio

(Permohonan izin Baru)

Lampiran 7

Check List

Surat Laporan

Kelengkapan Data

Check List

Surat Laporan

Kelengkapan Data

 

KODE ETIK RADIO SIARAN

Standar Profesional Radio Siaran

 

 

LINKS

Produk Perundang Undangan

REPUBLIK INDONESIA

 

Lembaran Negara

Tahun di Sahkan

U U

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

P P Pengganti UU

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

P P

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

KEPPRES

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

INPRES

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Peraturan Presiden

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

PUU Ratifikasi

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

KEPPRES Prerogratif

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999