REGULASI

---

KETETAPAN MPR
Tap MPR No. XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia
UNDANG-UNDANG
Undang-undang Dasar '45 Amandemen 2003
PERUNDANG - UNDANGAN
Tahun 1989 - 1995	Tahun 1996 - 2000	Tahun 2001-2004
1. UU RI No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. (Penjelasan) 2. UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas 3. UU No. 4/1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	1. UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat 2. UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen ( penjelasan ) 3. UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah 4. UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 5. UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi 6. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia ( penjelasan ) 7. UU No. 40/1999 tentang Pers	1. UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta ( Penjelasan ) 2. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran ( Penjelasan ) 3. UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum 4. UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

PERATURAN PEMERINTAH

Tahun 1993 - 2000

Tahun 2001-2005

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (Penjelasan)

2. Peraturan Pemerintah No. 81/1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah No. 38/2000 Tentang Pengamanan Rokok

4. Peraturan Pemerintah No. 37/2000 Tentang Perjan RRI

5. Peraturan Pemerintah No. 36/2000 Tentang Perjan TV

6. Peraturan Pemerintah No. 52/2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

7. Peraturan Pemerintah No. 53/2000 Tentang Penggunaan Spektrum, Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 ( penjelasan )

• Peraturan Pemerintah No. 64/ 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan  (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
• Peraturan Pemerintah No. 50/2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

KEPUTUSAN PRESIDEN

Tahun 1996 - 2000

1. Keppres No. 153/1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (lihat perubahannya - Keppres No. 7/2000)

2. Keppres No. 118/2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000

3. Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal

4. Keppres No. 96/2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutp Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal

KEPUTUSAN MENTERI

Tahun 1996 - 2000

Tahun 2001-2004

1. KEPMENHUB No. 41 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio, Biaya Ujian Amatir Radio, Biaya Izin Amatir Radio dan Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk.

2. Kepmenhub No. 4/2000 tentang Direktorat Penyiaran

3. KEPMENHUB Nomor : KM. 42 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Sertifikasi Dan Permohonan Pengujian Alat / Perangkat Telekomunikasi.

4. Kepmenhub  43 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Komunikasi

5. KEPMENHUB Nomor : Km.45 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio

1. KEPMENHUB Nomor : KM 3 Tahun 2001 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
2. KEPMENHUB Nomor : KM 4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional.
3. KEPMENHUB Nomor : KM 5 Tahun 2001 Tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.

4. Kepmenhub No. KM. 15 Tahun 2003 Tentang Rencana Induk (Mater Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) (Acrobat Reader File/ PDF)

5. Kepmenhub No. KM. 236 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komite Pertimbangan Regulasi

6. Kepmenhub No. KM. 27 Tahun 2004 Tentang Penetapan Dan tata Cara Pengalihan Kanal Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)

KEPUTUSAN DIRJEN

Tahun 2004

· Keputusan DIRJEN POSTEL No. 15.A/DIRJEN/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)

· Lampiran Keputusan DIRJEN POSTEL No. 15.A/DIRJEN/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)

· Keputusan DIRJEN POSTEL No. 46 Tahun 2004 Tentang Persyaratan teknis alat dan perangkat radio siaran modulasi frekuensi (frequency modulation/FM) sistem analog

· Lampiran Keputusan DIRJEN POSTEL No. 46 Tahun 2004 Tentang Persyaratan teknis alat dan perangkat radio siaran modulasi frekuensi (frequency modulation/FM) sistem analog

· Keputusan DIRJEN POSTEL No. 99/DIRJEN/2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Postel No. 15 A/Dirjen/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)

LAIN - LAIN

Tahun 1996 - 2000

Tahun 2001-2005

• Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 2 Tahun 1999

• Keputusan KPU Nomor 701 Tahun 2003 Tentang Kampanye PEMILU Anggota DPR, DPD, dan DPRD
• PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-I/2003
• Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran
• Surat Keputusan KPI No. 009-2004 ttg P3-SPS

KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

030/SKLN-IV/2006	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945 antara Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Presiden Republik Indonesia qq. Menteri Komunikasi dan Informatika.
031/PUU-IV/2006	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

FORMULIR PENYESUAIAN IZIN RADIO SWASTA

SURAT-EDARAN
NOMOR : 02/SE/M.KOMINFO/3/2006

Laporan Keberadaan LPS Jasa Penyiaran Radio

yang telah mempunyai Izin Stasiun Radio dari Ditjen Postel

Lampiran 6

Laporan Keberadaan LPS Jasa Penyiaran Radio

(Permohonan izin Baru)

Lampiran 7

Check List

Surat Laporan

Kelengkapan Data

Check List

Surat Laporan

Kelengkapan Data

KODE ETIK RADIO SIARAN

Standar Profesional Radio Siaran

LINKS

Produk Perundang Undangan

REPUBLIK INDONESIA

Lembaran Negara	Tahun di Sahkan
U U	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
P P Pengganti UU	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
P P	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
KEPPRES	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
INPRES	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Peraturan Presiden	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
PUU Ratifikasi	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
KEPPRES Prerogratif	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999