• LOGIN
User ID
Password
Registrasi User Baru
About
Artikel/Berita
Radio Indonesia
Profil Radio
Event/Info Program
Regulasi
Guestbook
Links
Contact Us
Daftar Alumni


• RADIO LINKS
 
 
• TENTANG PRSSNI

History Statutes Board of Chairman Member of PRSSNI

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA
KEPUTUSAN MUNAS XIV PRSSNI 2015

--------------------------------------------------------------------------------  

ANGGARAN DASAR

 

MUKADIMAH

 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

 

Bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

 

Bahwa radio siaran sebagai media komunikasi massa, menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan ranah publik, berkewajiban mengembangkan diri sebagai sarana publik untuk meningkatkan kecerdasan bangsa.

 

Bahwa atas dasar kesadaran itu, dengan tujuan memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi, meningkatkan profesionalisme serta kesejahteraan maka dibentuklah Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia yang merupakan asosiasi industri media radio siaran, sebagai elemen penggerak terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berakhlak mulia, demokratis dalam menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan perdamaian, memajukan kesejahteraan umum, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

 

BAB I
NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN

 

Pasal 1
Nama

 

Organisasi ini bernama Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, disingkat PRSSNI, dan dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Private Radio Association.

 

Pasal 2

Bentuk

 

Bentuk organisasi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia adalah badan hukum Perkumpulan.

 

Pasal 3
Waktu

 

PRSSNI didirikan pada tanggal 17 Desember 1974 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

 

Pasal 4
Kedudukan

 

PRSSNI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

 

BAB II
ASAS, LANDASAN, TUJUAN

 

Pasal 5
Asas

 

PRSSNI berasaskan Pancasila.

 

Pasal 6

Landasan

 

(1)  UUD NRI 1945 sebagai landasan Konstitusional

(2)  Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

(3)  Keputusan Musyawarah Nasional Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia

 

Pasal 7
Tujuan

 

(1)  Mewujudkan dan meningkatkan peran anggota dalam mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa dengan memperjuangkan dan membela kepentingan anggota.

(2)  Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi industri penyiaran radio.

 

BAB III
ANGGOTA, HAK DAN KEWAJIBAN

 

Pasal 8
Anggota

 

Anggota PRSSNI adalah Badan Penyelenggara Radio Siaran Swasta Nasional.

 

 

Pasal 9
Hak anggota

 

Hak anggota adalah :

a.     Hak memperoleh pelayanan untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan hukum, dan perlindungan organisasi dalam menjalankan usahanya.

b.    Hak bicara dan suara,

c.     Hak memilih dan dipilih, serta

d.    Hak membela diri

 

Pasal 10

Kewajiban anggota

 

Kewajiban anggota adalah :

a.     Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan PRSSNI.

b.    Menjaga nama baik PRSSNI,

c.     Membayar uang pangkal dan iuran

 

BAB IV
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

 

Pasal 11
Organisasi

 

(1)  Wilayah PRSSNI meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(2)  Organisasi PRSSNI terdiri dari tingkat Pusat, tingkat Daerah dan tingkat Cabang.

 

Pasal 12

Kepengurusan

 

Kepengurusan PRSSNI terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.

 

Pasal 13

Pengurus Pusat

 

(1)  Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, unsur Ketua, unsur Sekretaris dan unsur Bendahara.

(2)  Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Eksekutif yang terdiri dari tenaga profesional untuk menjalankan kegiatan operasional organisasi.

(3)  Pengurus Pusat dapat membentuk koordinator daerah.

(4)  Pengurus Pusat mewakili PRSSNI baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(5)  Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

 

Pasal 14

Pengurus Daerah

 

(1)  Pengurus Daerah terdiri dari seorang Ketua, unsur Sekretaris dan unsur Bendahara.

(2)  Pengurus Daerah dapat mengangkat tenaga profesional untuk menjalankan kegiatan operasional organisasi.

(3)  Pengurus Daerah dapat membentuk koordinator wilayah

(4)  Pengurus Daerah selain melaksanakan kebijakan-kebijakan Pengurus Pusat, juga memiliki wewenang menyelenggarakan segala urusan di daerah.

(5)  Pengurus Daerah berkedudukan di ibukota provinsi

 

Pasal 15

Pengurus Cabang

 

(1)      Pengurus Cabang terdiri dari seorang Ketua, unsur Sekretaris dan unsur Bendahara.

(2)      Pengurus Cabang selain melaksanakan kebijakan-kebijakan Pengurus Pusat, dan Pengurus Daerah juga memiliki wewenang menyelenggarakan segala urusan di cabang masing-masing.

(3)      Pengurus Cabang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota di Cabang masing-masing.

 

BAB V
PERSIDANGAN

 

Pasal 16

Sidang-Sidang

 

Persidangan PRSSNI terdiri dari :

a.     Musyawarah Nasional

b.    Sidang Paripurna Pusat

c.     Musyawarah Daerah

d.    Sidang Paripurna Daerah

e.    Musyawarah Cabang

f.      Sidang Paripurna Cabang

g.    Rapat Pengurus

h.    Rapat anggota

i.      Musyawarah Luar Biasa

 

 

Pasal 17
Musyawarah Nasional

 

(1)    Musyawarah Nasional disingkat Munas adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam PRSSNI

(2)    Tugas Munas:

a.     Menetapkan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga termasuk perubahannya.

b.    Menetapkan Standar Profesional Radio Siaran.

c.     Memilih, mengangkat atau memberhentikan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat.

d.    Menetapkan Program Umum PRSSNI dan kebijakan-kebijakan lainnya guna mewujudkan tujuan PRSSNI.

e.    Menilai laporan pertanggungjawaban kebijakan, kegiatan dan keuangan organisasi Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat.

(3)    Munas juga sebagai forum pembelaan diri anggota atas pengenaan sanksi organisasi.

 

Pasal 18
Sidang Paripurna Pusat

 

(1)  Sidang Paripurna Pusat disingkat SPP menetapkan prioritas program, kebijakan beserta anggaran, dan hal hal lainnya yang bersifat teknis dalam melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Nasional.

(2)  SPP juga sebagai forum pembelaan diri anggota atas pengenaan sanksi organisasi.

 

Pasal 19
Musyawarah Daerah

 

(1) Musyawarah Daerah disingkat Musda adalah pemegang kedaulatan tertinggi di tingkat Daerah.

(2) Tugas Musda :

a.     Memilih, mengangkat atau memberhentikan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengawas Daerah.

b.    Menetapkan Program PRSSNI dan kebijakan-kebijakan lainnya yang berhubungan dengan tujuan PRSSNI di tingkat daerah.

c.     Menilai laporan pertanggungjawaban kebijakan, kegiatan dan keuangan organisasi Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah.

 

Pasal 20
Sidang Paripurna Daerah

 

Sidang Paripurna Daerah disingkat SPD menetapkan prioritas program, kebijakan beserta anggaran, dan hal hal lainnya yang bersifat teknis dalam melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Daerah.

 

Pasal 21
Musyawarah Cabang

 

(1)    Musyawarah Cabang disingkat Muscab adalah pemegang kedaulatan tertinggi di tingkat cabang.

(2) Tugas Muscab :

a.     Memilih, mengangkat atau memberhentikan Pengurus Cabang dan Dewan Pengawas Cabang.

b.    Menetapkan Program PRSSNI dan kebijakan-kebijakan lainnya yang berhubungan dengan tujuan PRSSNI di tingkat cabang.

c.     Menilai laporan pertanggungjawaban kebijakan, kegiatan dan keuangan organisasi Pengurus Cabang dan Dewan Pengawas Cabang.

 

Pasal 22
Sidang Paripurna Cabang

 

Sidang Paripurna Cabang disingkat SPC menetapkan prioritas program, kebijakan beserta anggaran, dan hal hal lainnya yang bersifat teknis dalam melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Cabang.

 

Pasal 23

Rapat Pengurus

 

Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan di tingkat Pusat, tingkat Daerah dan tingkat Cabang untuk membahas kepentingan organisasi.

 

Pasal 24
Rapat Anggota

 

Rapat anggota adalah rapat yang diselenggarakan di tingkat Cabang atau tingkat Daerah untuk membahas kepentingan Anggota yang mendesak atau dianggap perlu.

 

Pasal 25
Musyawarah Luar Biasa

 

(1)    Musyawarah Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional atau Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan memaksa, dengan atau tanpa usul Pengurus.

(2)    Musyawarah Luar Biasa memiliki wewenang:

a. Memberhentikan, memilih dan mengangkat Pengurus serta Dewan Pengawas;

b.      Untuk Musyawarah Nasional luar biasa berhak menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau program umum PRSSNI.

(3)    Segala keputusan Musyawarah Luar Biasa mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan musyawarah masing-masing tingkatan, dan berlaku mengikat bagi anggota.

 

BAB VI

REFERENDUM

 

Pasal 26

 

(1)  Referendum adalah kegiatan PRSSNI untuk meminta pendapat anggota secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju menghadapi hal atau keadaan yang sangat mendesak.

(2)  Segala keputusan referendum mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan musyawarah masing-masing tingkatan dan berlaku mengikat bagi anggota.

 

BAB VII
PENGAWASAN

 Pasal 27

 

Pengawasan atas pelaksanaan program kerja dan pengelolaan keuangan serta harta kekayaan dilakukan oleh Dewan Pengawas.

 

Pasal 28
Dewan Pengawas

 

(1)      Dewan Pengawas dibentuk disemua tingkatan kepengurusan.

(2)      Dewan Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota.

(3)      Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah di masing-masing tingkatan kepengurusan.

 

BAB VIII
STANDAR PROFESIONAL RADIO SIARAN
 

Pasal 29

 

Dalam melaksanakan peran dan fungsi Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI menetapkan dan memberlakukan Standar Profesional Radio Siaran.

 

Pasal 30
Dewan Kehormatan
Standar Profesional Radio Siaran

 

(1)    Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Profesional Radio Siaran dilakukan oleh Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran.

(2)    Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran dibentuk ditingkat Pusat dan dapat dibentuk di tingkat Daerah.

(3)    Untuk daerah yang belum terbentuk Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran, dilayani oleh Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran Pusat.

(4)    Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran dipilih, diangkat dan/atau diberhentikan oleh Pengurus masing-masing tingkatan.

 

BAB IX

DEWAN PENASIHAT

 

Pasal 31

 

Dewan Penasihat dapat dibentuk di tingkat Pusat, tingkat Daerah, dan tingkat Cabang.

 

BAB X
PENDANAAN

 

Pasal 32
Sumber Pendanaan

 

Sumber dana PRSSNI adalah:

a.   Uang pangkal.

b.   Iuran anggota.

c.   Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

d.   Usaha-usaha lain yang sah.

 

Pasal 33
Pengelolaan

 

(1)  Harta kekayaan organisasi hanya digunakan bagi kepentingan PRSSNI.

(2)  Pengelolaan dan pendayagunaan harta kekayaan organisasi dilakukan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatan dan kepemilikannya.

 

BAB XI

BADAN OTONOM

 Pasal 34
Badan Otonom

 

Badan Otonom adalah Badan yang dapat dibentuk untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu dalam pencapaian tujuan organisasi.

 

BAB XII
LAMBANG, MARS DAN ATRIBUT

 

Pasal 35
Lambang, Mars dan Atribut

 

Lambang, Mars dan Atribut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

 BAB XIII
PEMBUBARAN

 

Pasal 36
Pembubaran

 

(1)  Pembubaran PRSSNI hanya dapat diputuskan secara aklamasi di dalam Musyawarah Nasional dengan agenda khusus pembubaran, dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota.

(2)  Keputusan pembubaran PRSSNI sebagaimana tersebut ayat (1), harus bersamaan dengan penetapan pembentukan Panitia Likuidasi yang bertugas melakukan penyelesaian atas harta kekayaan dan/atau hutang-piutang PRSSNI.

 

BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

 Pasal 37

 

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota.

 

Pasal 38

 

Keputusan perubahan Anggaran Dasar sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

 

BAB XV
ATURAN PERALIHAN

 Pasal 39

 

(1)  Segala peraturan dan ketentuan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Anggaran Dasar ini.

(2)  Semua elemen organisasi dan kepengurusan yang ada masih tetap berfungsi sepanjang belum diadakan yang baru menurut Anggaran Dasar ini.

 

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA

 Pasal 40

 

(1)  Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur didalam Anggaran Dasar, diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

(2)  Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

(3)  Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

 

BAB XVII
PENUTUP

  Pasal 41
Penutup  

Perubahan dan penyempurnaan ke-11 (ke sebelas) Anggaran Dasar ini ditetapkan di Bekasi pada tanggal 12 Maret 2015 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 12 Maret 2015


 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

 

Pasal 1

Kegiatan

 

Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia menjalankan kegiatan sebagai berikut:

a.    Meningkatkan mutu anggota.

b.    Menciptakan iklim usaha yang mendukung kehidupan anggota.

c.    Melindungi kepentingan anggota.

d.   Menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

e.    Mengadakan hubungan dan mengembangkan kerjasama dengan badan-badan di dalam dan luar negeri yang bergerak di bidang media massa.

f.     Menjalankan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tercapainya tujuan organisasi

 
Pasal 2
Keanggotaan
 

(1)  Badan Penyelenggara Radio Siaran Swasta Nasional di Indonesia dapat diterima menjadi Anggota jika:

a.     Mendapat izin siaran dari yang berwenang.

b.    Mendaftarkan diri.

c.     Menyatakan kesediaan secara tertulis taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan dan/atau keputusan lain yang dikeluarkan oleh PRSSNI.

(2)  Penerimaan Anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat PRSSNI melalui Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang.

(3)  Anggota wajib mendaftarkan ulang setiap tahun, apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak mendaftar ulang maka dinyatakan mengundurkan diri.

(4)  Pemberhentian Anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat PRSSNI karena:

a.     Permintaan sendiri /mengundurkan diri.

b.    Tidak memenuhi persyaratan sebagai Anggota PRSSNI.

c.     Dicabut izin penyelenggaraan penyiarannya.

(5)  Anggota PRSSNI tidak diperbolehkan menjadi anggota asosiasi yang sejenis.

 

Pasal 3

Sanksi

 

(1)    Sanksi organisasi dijatuhkan oleh Pengurus Pusat pada anggota jika melanggar dan/atau tidak menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan lain dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi PRSSNI.

(2)    Sanksi dapat berupa:

a. Peringatan.

b.    Pemberhentian sementara

c.     Pemberhentian tetap.

d.    Sanksi khusus terhadap pelanggaran Standar Profesional Radio Siaran.

(3)  Khusus terhadap pelanggaran Standar Profesional Radio Siaran, Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran dapat mengusulkan sanksi organisasi yang penerapannya dilakukan oleh Pengurus Pusat.

(4)  Tata cara pengenaan sanksi organisasi ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

(5)  Sanksi yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh Pengurus Pusat dilaporkan di Sidang Paripurna Pusat atau Musyawarah Nasional.

(6)  Terhadap sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dan sanksi khusus, anggota diberi hak untuk membela diri secara berjenjang yaitu di forum Sidang Paripurna Pusat terdekat dan/atau Musyawarah Nasional.

(7)  Keputusan Munas atas pembelaan diri anggota bersifat final dan mengikat.

 

Pasal 4

Organisasi

 

(1) PRSSNI tingkat Pusat meliputi seluruh daerah Republik Indonesia.

(2) PRSSNI tingkat Daerah meliputi satu daerah Provinsi atau lebih atas persetujuan Pengurus Pusat

(3) PRSSNI tingkat Cabang meliputi satu atau lebih Kabupaten/Kota atas persetujuan Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat.

(4) PRSSNI tingkat daerah dapat dibentuk jika di daerah suatu Provinsi sedikit-dikitnya ada 6 (enam) anggota

(5) Apabila di suatu daerah Provinsi belum terbentuk Pengurus Daerah, anggota-anggota diatur oleh Pengurus Pusat dan dapat menunjuk Koordinator Daerah.

(6) PRSSNI tingkat Cabang dapat dibentuk jika suatu Kabupaten/Kota atau beberapa Kota/Kabupaten paling sedikit ada 6 (enam) anggota.

 

Pasal 5

Pengurus Pusat

 

(1)       Masa jabatan Pengurus Pusat sejak Musyawarah Nasional sampai Musyawarah Nasional berikutnya atau selama-lamanya 4 (empat) tahun terhitung sejak Musyawarah Nasional.

(2)       Ketua Umum dapat dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) kali berturut-turut.

(3)       Tugas Pengurus Pusat PRSSNI adalah :

a.   Memimpin PRSSNI

b.   Menjaga agar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan Keputusan Organisasi ditaati serta dijalankan dengan benar.

c.   Mengambil alih kebijakan Pengurus Daerah apabila yang bersangkutan tidak dapat mengambil keputusan dan/atau tidak aktif.

d.   Memimpin Musyawarah Nasional sampai terbentuknya Presidium

(4)       Pengurus Pusat berkewajiban :

a.   Melaporkan Kegiatan dan Keuangan Organisasi pada Sidang Paripurna Pusat.

b.   Mempertanggungjawabkan Kebijakan, Kegiatan, dan Keuangan Organisasi yang dilakukan selama masa jabatannya pada Musyawarah Nasional.

c.   Mengesahkan Pengurus Daerah hasil Musyawarah Daerah.

(5)       Pengurus Pusat berwenang membuat peraturan dan menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional dan Sidang Paripurna Pusat.

(6)       Pengurus Pusat dipilih oleh peserta atau perwakilan peserta Musyawarah Nasional melalui sistem Formatur.

(7)       Pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus yang belum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan atas keputusan rapat pleno Pengurus Pusat.

(8)       Anggota Pengurus Pusat yang tidak aktif lebih dari tiga bulan berturut-turut diberikan surat teguran oleh Ketua Umum dan apabila dalam waktu tiga puluh hari setelah diberikan surat teguran tersebut tidak ada jawaban, anggota Pengurus yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan diberhentikan.

(9)       Untuk penggantian Ketua Umum Pengurus Pusat sebelum akhir masa jabatan hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa.

(10)    Dalam hal Ketua Umum Pengurus Pusat berhalangan tetap dapat ditunjuk salah seorang Ketua sebagai pejabat sementara sampai akhir masa jabatannya melalui Sidang Paripurna Pusat yang khusus diselenggarakan untuk itu.

(11)    Anggota Pengurus Pusat yang melakukan perbuatan tercela dan merugikan nama baik organisasi dapat diberhentikan oleh Pengurus Pusat.

(12)    Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Eksekutif yang diatur lebih lanjut dalam Sidang Paripurna Pusat.

 

Pasal 6

Pengurus Daerah

 

(1)       Masa jabatan Pengurus Daerah sejak Musyawarah Daerah sampai Musyawarah Daerah berikutnya atau selama-lamanya 4 (empat) tahun terhitung sejak Musyawarah Daerah.

(2)       Ketua dapat dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) kali berturut-turut, dan dapat dipilih kembali atas persetujuan seluruh anggota peserta Musyawarah Daerah.

(3)       Pengurus Daerah dipilih oleh peserta atau perwakilan peserta Musyawarah Daerah melalui sistem Formatur

(4)       Tugas Pengurus Daerah PRSSNI adalah :

a.   Memimpin PRSSNI Daerah.

b.   Menjaga agar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan Keputusan Organisasi ditaati serta dijalankan dengan benar.

c.   Pengurus Daerah dapat membentuk Koordinator Wilayah atas persetujuan Pengurus Pusat.

d.   Memimpin Musyawarah Daerah sampai terbentuknya Presidium.

(5)       Pengurus Daerah berkewajiban :

a.  Melaporkan Kegiatan dan Keuangan Organisasi pada Sidang Paripurna Daerah.

b.  Mempertanggungjawabkan Kebijakan, Kegiatan, dan Keuangan Organisasi yang dilakukan selama masa jabatannya pada Musyawarah Daerah.

c.  Mengesahkan Pengurus Cabang hasil Musyawarah Cabang.

(6)       Pengurus daerah dapat membentuk dan mengesahkan Pengurus Cabang hasil Musyawarah Cabang atas persetujuan Pengurus Pusat.

(7)       Pengurus Daerah berwenang membuat peraturan dan menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah dan Sidang Paripurna Daerah selama tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan di atasnya.

(8)       Pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus yang belum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan atas keputusan rapat pleno Pengurus Daerah.

(9)       Anggota Pengurus Daerah yang tidak aktif lebih dari tiga bulan berturut-turut diberikan surat teguran oleh Ketua dan apabila dalam waktu tiga puluh hari setelah diberikan surat teguran tersebut tidak ada jawaban, anggota Pengurus yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan diberhentikan.

(10)    Untuk penggantian Ketua Pengurus Daerah sebelum akhir masa jabatan hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa.

(11)    Dalam hal Ketua Pengurus Daerah berhalangan tetap dapat ditunjuk salah seorang Ketua sebagai pejabat sementara sampai akhir masa jabatannya melalui Sidang Paripurna Daerah yang khusus diselenggarakan untuk itu.

(12)    Anggota Pengurus Daerah yang melakukan perbuatan tercela dan merugikan nama baik organisasi dapat diberhentikan oleh Pengurus Daerah.

 

Pasal 7

Pengurus Cabang

 

(1)       Masa jabatan Pengurus Cabang sejak Musyawarah Cabang sampai Musyawarah Cabang berikutnya atau selama-lamanya 4 (empat) tahun terhitung sejak Musyawarah Cabang.

(2)       Ketua dapat dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) kali berturut-turut, dan dapat dipilih kembali atas persetujuan seluruh anggota peserta Musyawarah Cabang.

(3)       Tugas Pengurus Cabang PRSSNI adalah :

a. Memimpin PRSSNI Cabang

b. Menjaga agar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan keputusan organisasi ditaati serta dijalankan dengan benar.

c. Memimpin Musyawarah Cabang sampai terbentuknya Presidium.

(4)       Pengurus Cabang berkewajiban :

a. Melaporkan Kegiatan dan Keuangan Organisasi pada Sidang Paripurna Cabang.

b. Mempertanggungjawabkan Kebijakan, Kegiatan, dan Keuangan Organisasi yang dilakukan selama masa jabatannya pada Musyawarah Cabang.

(5)       Pengurus Cabang berwenang membuat peraturan dan menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang dan Sidang Paripurna Cabang selama tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan di atasnya.

(6)       Pengurus Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang secara langsung atau melalui sistem Formatur.

(7)       Pemberhentian dan penggantian anggota Pengurus yang belum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan atas keputusan rapat pleno Pengurus Cabang.

(8)       Anggota Pengurus Cabang yang tidak aktif lebih dari tiga bulan berturut-turut diberikan surat teguran oleh Ketua dan apabila dalam waktu tiga puluh hari setelah diberikan surat teguran tersebut tidak ada jawaban, anggota Pengurus yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan diberhentikan.

(9)       Untuk penggantian Ketua Pengurus Cabang sebelum akhir masa jabatan hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Cabang Luar Biasa.

(10)     Dalam hal Ketua Pengurus Cabang berhalangan tetap dapat ditunjuk salah seorang Ketua sebagai pejabat sementara sampai akhir masa jabatannya melalui Sidang Paripurna Cabang yang khusus diselenggarakan untuk itu.

(11)     Anggota Pengurus Cabang yang melakukan perbuatan tercela dan merugikan nama baik organisasi dapat diberhentikan oleh Pengurus Cabang.

 

Pasal 8

Musyawarah Nasional

 

(1)       Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat sekali dalam 4 (empat) tahun.

(2)       Musyawarah Nasional dihadiri oleh anggota atau perwakilan anggota, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran, utusan Pengurus Daerah/Koordinator Daerah, Dewan Pengawas, Dewan Penasihat dan Peninjau.

(3)       Musyawarah Nasional sah jika dihadiri oleh lebih dari 2/3 (duapertiga) jumlah anggota atau perwakilan anggota.

(4)       Keputusan Musyawarah Nasional diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara. Dalam hal ini keputusan diterima jika didukung oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota atau perwakilan anggota yang hadir, kecuali untuk perubahan Anggaran Dasar.

(5)       Musyawarah Nasional dipimpin oleh suatu Presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional.

 

Pasal 9

Musyawarah Daerah

 

(1)       Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah sekali dalam 4 (empat) tahun.

(2)       Musyawarah Daerah dihadiri oleh anggota atau perwakilan anggota, utusan Pengurus Pusat, Utusan Pengurus Cabang, Dewan Pengawas Daerah, Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran Daerah, Dewan Penasihat Daerah dan Peninjau.

(3)       Musyawarah Daerah sah, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Anggota dan/atau perwakilan anggota.

(4)       Keputusan Musyawarah Daerah diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara. Dalam hal ini, keputusan diterima jika didukung oleh lebih dari (setengah) jumlah anggota atau perwakilan anggota yang hadir.

(5)       Musyawarah Daerah dipimpin oleh suatu Presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah.

 

Pasal 10

Musyawarah Cabang

 

(1)       Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang sekali dalam 4 (empat) tahun.

(2)       Musyawarah Cabang dihadiri oleh Anggota, Utusan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Dewan Pengawas Cabang, Penasihat Cabang serta Peninjau.

(3)       Musyawarah Cabang adalah sah, jika dihadiri oleh lebih dari 2/3 (duapertiga) jumlah anggota.

(4)       Keputusan Musyawarah Cabang diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara. Dalam hal ini keputusan diterima jika didukung oleh lebih dari (setengah) jumlah anggota yang hadir.

(5)       Musyawarah Cabang dipimpin oleh suatu Presidium yang dipilih oleh Musyawarah Cabang

 

Pasal 11

Sidang Paripurna Pusat

 

(1)      Sidang Paripurna Pusat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2)      Sidang Paripurna Pusat dihadiri oleh Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran, Dewan Penasihat, utusan Pengurus Daerah/Koordinator Daerah dan Peninjau.

(3)      Sidang Paripurna Pusat adalah sah jika dihadiri 2/3 (duapertiga) jumlah Daerah.

(4)      Keputusan Sidang Paripurna Pusat diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara. Dalam hal ini keputusan diterima jika didukung oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Pengurus Daerah yang hadir.

(5)      Sidang Paripurna Pusat mempunyai tugas mengevaluasi serta menyusun Program Kerja dan Anggaran Pendapatan/Belanja Pengurus Pusat 1 (satu) tahun dan/atau menilai pembelaan diri anggota.

(6)      Jika terjadi kekosongan personalia Dewan Pengawas, maka kekosongan tersebut dapat diisi melalui Keputusan Sidang Paripurna Pusat dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional berikutnya.

(7)      Sidang Paripurna Pusat mempunyai wewenang mengambil keputusan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Musyawarah Nasional.

(8)      Sidang Paripurna Pusat dapat diadakan oleh Pengurus Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya (setengah) jumlah Daerah.

(9)      Sidang Paripurna Pusat dapat membentuk Badan Otonom di tingkat Pusat.

(10)    Sidang Paripurna Pusat sela (tambahan) bisa dilakukan hanya untuk membahas hal-hal tertentu dan tidak berlaku ketentuan protokoler Sidang Paripurna Pusat tahunan.

 

Pasal 12

Sidang Paripurna Daerah

 

(1)      Sidang Paripurna Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2)      Sidang Paripurna Daerah dihadiri oleh Pengurus Daerah, Dewan Pengawas Daerah, Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran Daerah, Dewan Penasihat Daerah, Utusan Pengurus Cabang, unsur Pengurus Pusat dan Peninjau.

(3)      Bagi Daerah yang memiliki Pengurus Cabang Sidang Paripurna Daerah adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Cabang, anggota atau perwakilan anggota.

(4)      Khusus bagi Daerah yang belum atau tidak mempunyai Pengurus Cabang, didalam Sidang Paripurna Daerah kedudukan Pengurus Cabang digantikan oleh anggota atau perwakilan anggota di daerah tersebut.

(5)      Keputusan Sidang Paripurna Daerah diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara. Dalam hal ini keputusan diterima jika didukung oleh lebih dari setengah jumlah yang hadir.

(6)      Sidang Paripurna Daerah mempunyai tugas mengevaluasi dan menyusun Program Kerja dan Anggaran Pendapatan/Belanja Pengurus Daerah satu tahun.

(7)      Jika terjadi kekosongan personalia Dewan Pengawas Daerah, maka kekosongan tersebut dapat diisi melalui Keputusan Sidang Paripurna Daerah dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Daerah berikutnya.

(8)      Sidang Paripurna Daerah mempunyai wewenang mengambil keputusan lain selama tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan di atasnya.

(9)      Sidang Paripurna Daerah diadakan oleh Pengurus Daerah atau atas permintaan sekurang-kurangnya (setengah) dari jumlah Pengurus Cabang atau anggota atau perwakilan anggota.

(10)    Sidang Paripurna Daerah dapat membentuk Badan Otonom di tingkat daerah.

(11)    Sidang Paripurna Daerah sela (tambahan) bisa dilakukan hanya untuk membahas hal-hal tertentu, dan tidak berlaku ketentuan protokoler Sidang Paripurna Daerah tahunan.

 

Pasal 13

Sidang Paripurna Cabang

 

(1)       Sidang Paripurna Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(2)       Sidang Paripurna Cabang dihadiri oleh Pengurus Cabang, Dewan Pengawas Cabang, Dewan Penasihat Cabang, unsur Pengurus Daerah, Anggota dan Peninjau.

(3)       Sidang Paripurna Cabang sah jika dihadiri oleh lebih dari (setengah) jumlah anggota.

(4)       Keputusan Sidang Paripurna Cabang diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat dilaksanakan melalui pemungutan suara. Dalam hal ini, keputusan diterima jika didukung oleh lebih dari (setengah) jumlah yang hadir.

(5)       Sidang Paripurna Cabang mempunyai tugas mengevaluasi serta menyusun Program Kerja dan Anggaran Pendapatan/Belanja 1 (satu) tahun.

(6)       Jika terjadi kekosongan personalia Dewan Pengawas Cabang, maka kekosongan tersebut dapat diisi melalui Keputusan Sidang Paripurna Cabang dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Cabang berikutnya.

(7)       Sidang Paripurna Cabang mempunyai wewenang mengambil keputusan lain selama tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan di atasnya.

(8)       Sidang Paripurna Cabang dapat diadakan oleh Pengurus Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya (setengah) dari jumlah anggota.

(9)       Sidang Paripurna Cabang dapat membentuk Badan Otonom di tingkat Cabang.

 

Pasal 14

Rapat Pengurus

 

(1)      Rapat pengurus terdiri dari:

a.     Rapat Pleno Pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh unsur Pengurus menurut tingkatannya.

b.    Rapat Terbatas Pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh sebagian Pengurus menurut tingkatannya.

c.     Rapat Khusus Pengurus adalah rapat yang dihadiri secara khusus oleh pengurus dan pihak lain.

(2)      Rapat pengurus dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

 

Pasal 15

Rapat Anggota

 

(1)       Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah yang tidak memiliki Cabang atas permintaan sekurang-kurangnya (setengah) dari jumlah anggota atau atas kehendak Pengurus.

(2)       Rapat anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah yang tidak memiliki Cabang.

(3)       Rapat anggota dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(4)       Keputusan rapat anggota diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara. Dalam hal ini, keputusan diterima jika didukung oleh lebih dari (setengah) jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 16
Musyawarah Luar Biasa

(1)       Dalam keadaan memaksa atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota, dengan atau tanpa usul Pengurus Pusat, Pengurus Daerah maupun Pengurus Cabang dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Musyawarah Cabang Luar Biasa.

(2)       Musyawarah Luar Biasa dihadiri oleh anggota atau perwakilan anggota, Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran dan Peninjau masing-masing tingkatan.

(3)       Musyawarah Luar Biasa sah jika dihadiri oleh lebih dari 2/3 (duapertiga) jumlah anggota.

(4)       Keputusan Musyawarah Luar Biasa diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara. Dalam hal ini keputusan diterima jika didukung oleh lebih dari (setengah) jumlah peserta yang hadir kecuali untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 17

Referendum

 

(1)       Dalam menghadapi hal atau keadaan yang sangat mendesak, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dapat menyelenggarakan referendum.

(2)       Referendum diselenggarakan secara tertulis dan disusun sedemikian rupa sehingga jelas hal-hal yang melatarbelakangi diselenggarakannya referendum.

(3)       Jawaban tertulis atas referendum cukup dengan kata setuju atau tidak setuju.

(4)       Batas waktu untuk memberikan jawaban atas referendum ditentukan secara pasti dan diumumkan secara jelas.

(5)       Usulan yang diajukan melalui referendum diterima jika disetujui oleh lebih dari (setengah) jumlah anggota.

 

Pasal 18

Dewan Pengawas

 

(1)      Dewan Pengawas dibentuk ditingkat Pusat, tingkat Daerah, dan tingkat Cabang.

(2)      Tugas Dewan Pengawas :

a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program dan kebijakan organisasi sesuai tingkat kepengurusan masing-masing.

b. Melakukan pengawasan atas pengelolaan harta kekayaan dan keuangan organisasi secara efektif dan efisien sesuai tingkat kepengurusan masing-masing.

c. Memberikan pendapat terhadap laporan keuangan pada Musyawarah dan Sidang Paripurna masing-masing tingkatan.

d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah masing-masing tingkatan.

(3) Wewenang Dewan Pengawas :

a.   Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kebijakan organisasi.

b.   Melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan keuangan organisasi.

c.   Dewan Pengawas dapat menunjuk Auditor.

(4) Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

a. Unsur pimpinan dan mendapat persetujuan dari anggota yang bersangkutan.

b. Mempunyai pemahaman terhadap organisasi radio siaran dan mempunyai kemampuan di bidang pengelolaan keuangan.

(5) Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

 

Pasal 19

Standar Profesional Radio Siaran

 

Standar Profesional Radio Siaran disahkan dan dapat dievaluasi setiap tahun melalui Sidang Paripurna Pusat.

 

Pasal 20

Dewan Kehormatan

Standar Profesional Radio Siaran

 

(1)  Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran dipilih, diangkat atau diberhentikan oleh Pengurus masing-masing tingkatan.

(2)  Untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran harus memenuhi persyaratan:

a.   Unsur pimpinan dari anggota.

b.   Mempunyai pengalaman dan pemahaman terhadap aspek hukum dan etika media.

c.   Mempunyai loyalitas, dedikasi dan integritas terhadap organisasi.

(3)      Bila terjadi pelanggaran terhadap Standar Profesional Radio Siaran, Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran dapat mengusulkan sanksi yang penerapannya dilakukan oleh Pengurus Pusat.

(4)      Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) lainnya sebagai anggota.

(5)      Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran mempunyai masa jabatan sejak diangkat oleh Pengurus sampai dengan periode kepengurusan berakhir.

(6)      Anggaran Dewan Kehormatan Standar Profesional Radio Siaran ditentukan oleh Sidang Paripurna Pusat.

 

Pasal 21

Dewan Penasihat

 

(1)      Dewan Penasihat bertugas memberikan saran dan/atau pendapat kepada pengurus baik diminta atau tidak.

(2)      Dewan Penasihat dipilih, diangkat atau diberhentikan oleh Pengurus masing-masing tingkatan.

(3)      Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Penasihat harus memenuhi persyaratan:

a.     Unsur pimpinan dari anggota.

b.    Mempunyai pengalaman dan pemahaman organisasi.

c.     Tokoh yang dianggap dapat memberi sumbangsih terhadap organisasi.

 

Pasal 22

Pendanaan

 

(1)      Besaran dan Tata cara pembayaran uang pangkal anggota diatur dan ditetapkan di Sidang Paripurna Pusat, meliputi:

a.   Besaran nilai uang pangkal.

b.   Pembagian antara Pusat, Daerah dan Cabang

(2)      Pembayaran iuran anggota adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan antara Pusat, Daerah dan Cabang.

(3)      Mekanisme pembayaran dan distribusi iuran anggota diputuskan dalam Sidang Paripurna Pusat, meliputi:

a.   Besaran nilai iuran.

b.   Pembagian antara Pusat, Daerah dan Cabang.

 
Pasal 23
Badan Otonom

 

(1)     Badan Otonom dapat dibentuk di tingkat Pusat, tingkat Daerah dan tingkat Cabang.

(2)     Badan Otonom dapat berupa badan Ad-hoc yang dibentuk oleh organisasi atau badan usaha berbadan hukum yang bersifat kemitraan.

(3)     Badan Otonom Ad-hoc dibiayai oleh organisasi dan Pengurusnya bertanggungjawab kepada organisasi masing-masing tingkatan.

(4)     Organisasi berhak atas pengawasan terhadap Badan Otonom yang berbentuk Ad-hoc.

(5)     Organisasi tidak terkait dalam penyertaan modal dan pembiayaan Badan Otonom yang bersifat kemitraan.

(6)     Ketentuan lebih lanjut tentang badan otonom yang bersifat kemitraan diatur secara khusus dan disahkan di Sidang Paripurna pada masing-masing tingkatan.

 

Pasal 24

Lambang, Mars dan Atribut

 

(1)  Bentuk lambang, Mars dan atribut PRSSNI terdapat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

(2)  Penjelasan serta tata cara penggunaan Lambang, Mars dan Atribut, ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

 

Pasal 25

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota.

 

Pasal 26

Aturan Peralihan

 

(1)  Segala peraturan dan ketentuan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Anggaran Rumah Tangga ini.

(2)  Semua elemen organisasi dan kepengurusan yang ada masih tetap berfungsi sepanjang belum diadakan yang baru menurut Anggaran Rumah Tangga ini.

(3)  Khusus berkaitan dengan iuran anggota sebagaimana ketentuan Anggaran Rumah Tangga pasal 22, akan diatur lebih lanjut pada Sidang Paripurna Pusat I tahun 2015 yang penerapannya mulai berlaku tanggal 1 Januari 2016.

 

Pasal 27

Penutup

 

(1)  Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

(2)  Perubahan ke-11 (kesebelas) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Bekasi pada tanggal 12 Maret 2015. dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 12 Maret 2015

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Lampiran Anggaran Rumah Tangga PRSSNI :
Gambar, Makna Lambang & Mars PRSSNI dan Standar profesional Radio Siaran
 
Home | About | Links | Forum | Guestbook | Contact Us